MENTERI Keuangan Sri Mulyani kritik pemerintah daerah (Pemda) banyak menghabiskan anggaran pendapatan belanja daerah (APBD) untuk belanja pegawai, PNS.
Ini dikatakannya dalam Rapat Koordinasi dengan Gubernur, Bupati dan Walikota di Kementerian Dalam Negeri, Kamis (16/6/2022).
Sri Mulyani mengatakan transfer ke daerah merupakan sesuatu hal yang cukup penting dilakukan untuk belanja strategis. Salah satunya seperti belanja modal untuk pembangunan sumber daya manusia serta kualitas pelayanan publik.
Namun demikian, selama 11 tahun terakhir ini, ada banyak daerah yang lebih banyak menghabiskan uangnya untuk belanja pegawai dibandingkan untuk pembangunan sumber daya manusia maupun Infrastruktur publik.
“Tahun 2011 waktu itu transfer pusat ke daerah Rp450 triliun sekarang sudah Rp770 triliun dan Anda lihat belanja pegawai naik terus, belanja barang naik tinggi, belanja modal relatif stagnan dan bahkan menurun,” kata Sri Mulyani.
Sri Mulyani menilai jika ingin membangun Indonesia menjadi negara maju, maka tanpa Infrastruktur cukup mustahil.
Sementara, infrastruktur sendiri termasuk dalam bentuk belanja modal, sehingga jika belanja modal pemerintah daerah semakin mengecil, maka sangat sulit untuk mengejar ketertinggalan.
Selain komposisi belanja, dia juga turut menyoroti Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang juga menghadapi masalah percepatan belanja yang lambat.
Sebagai contoh, pada Mei ini Indonesia bahkan mengalami belanja yang lebih rendah 17% dibanding tahun lalu.
“Tahun lalu akhir Mei kita belanja Rp 270 triliun di APBD, tahun ini hanya Rp 232 triliun. Nanti perlu melihat apa yang jadi kendala,” ujarnya mantan Direktur Pelaksana Bank Dunia itu.
Sri Mulyani Kritik APBD Lama Ngendon di Bank
Sri Mulyani juga turut menyoroti dana pemerintah daerah yang selama ini masih banyak ‘ngendon’ di bank. Padahal dana tersebut diharapkan untuk segera disalurkan ke masyarakat.
“Artinya kecepatan kita untuk membelanjakan instrument yang penting ke daerah gak jalan. Kita gak sekedar belanja, begitu dapat transferan dari pusat langsung gampang aja bayar gaji pegawai,” kata dia.
“Itu gak perlu leadership yang perlu dipikirkan kenapa belanja barangnya banyak kenapa belanja modal kurang padahal masyarakat masih butuh Infrastruktur, masih ada kemiskinan,” pungkas Sri Mulyani.***
