BEBERAPA waktu lalu Luhut Binsar Panjaitan mengklaim sebagian besar masyarakat Indonesia mendukung penundaan pemilu 2024. Namun klaim itu bertolak belakang hasil dari survey Saiful Mujani Research and Consulting (SMRC), bahwa masyarakat tolak tunda pemilu 2024.
Survey itu menunjukkan seluruh lapisan masyarakat, yang terdiri dari lapisan bawah, menolak Pemilu 2024 ditunda ke 2027. Penolakan dari masyarakat ini terungkap dari pendiri SMRC, Prof Saiful Mujani, dalam program ‘Bedah Politik bersama Saiful Mujani’ yang bertajuk “Siapa Dukung Penundaan Pemilu?” yang disiarkan melalui kanal Youtube SMRC TV, Kamis, (24/32022).
Menurut Syaiful, pernyataan Menteri Koordinator Maritim dan Investasi, Luhut Binsar Panjaitan dan sejumlah elit lainnya bahwa masyarakat lebih mementingkan soal ekonomi ketimbang pemilu. Ia mengatakan pendapat yang mengatakan masyarakat lebih penting ekonomi, barangkali memang benar.
Hanya saja, bukan berarti masyarakat menginginkan menunda pemilu dengan alasan pengungkapkan para elit itu.
“Barangkali benar masyarakat bawah mementingkan persoalan ekonomi, tapi belum tentu itu berarti mereka menginginkan pemilu tidak dilakukan atau ditunda,” kata Syaiful.
Hasil dari survey SMRC malah mengungkapakn keinginan rakyat sebaliknya. Saiful menjelaskan, anggapan masyarakat lapisan bawah yang tinggal di pedesaaan tidak setuju dengan penundaan pemilu sebanyak 83 persen, sementara yang tinggal di kota 82 persen.
“Tidak ada perbedaan signifikan antara penduduk pedesaan dan perkotaan dalam isu penolakan pemilu. Umumnya mereka menolak penundaan,” ungkap Saiful.
Tolak Tunda Pemilu 2024 Dari Kalangan Pendidikan
SMRC merilis data dari sisi tingkat pendidikan. Warga berpendidikan atau tamat perguruan tinggi sebanyak 94 persen menolak penundaan pemilu. Kemudian tamatan SLTA mencapai angka 85 persen dan tamat SD dan SLTP 77 persen.
“Artinya pernyataan bahwa masyarakat lapisan bawah tidak menginginkan pemilu (dilaksanakan tepat waktu) itu tidak benar. Ada 77 persen masyarakat yang memiliki tingkat pendidikan SLTP ke bawah menginginkan Pemilu 2024 tetap dilaksanakan,” ujar Saiful.
Belum lagi responden dari kategori pekerjaan yang terbagi bagi dalam dua kelompok, pekerja kerah biru menolak sebasar 80 persen dan kerah putih menolak sebanyak 88 persen.
“Ternyata para buruh, pekerja harian, para petani gurem, yang tidak punya lahan, opini umum mereka pemilu tetap 2024,” urainya.
Pendapat Ekonom Tunda Pemilu 2024
Pendapat atau opini masyarakat yang berkembang cukup konsisten dan sangat meyakinkan menolak penundaan.
“Dari pelbagai sisi inilah, bahwa aspek ekonomi penting bagi masyarakat bawah, betul. Tapi itu tidak membuat mereka mengorbankan pemilu,” tegasnya.
Penilaian masyarakat soal kondisi ekonomi rumah tangga saat ini berbanding dengan tahun lalu. SMRC memperoleh angka 83 persen keadaan ekonomi rumah tangga mereka saat ini lebih baik dari tahun lalu, namun meminta tidak menunda pemilu.
Sebaliknya opini masyarakat cukup konsisten menyatakan untuk menolak penundaan pemilu. Demikian pula dengan yang mengatakan lebih buruk, sekitar 84 persen tolak tunda pemilu.
“Dari satu sisi, masyarakat mengapresiasi kinerja pemerintah. Tapi sisi lain, soal pemilu, periodisasi, regularitas, masyarakat nampaknya taat pada konstitusi. Ini menunjukkan betapa canggihnya masyarakat melihat dua persoalan. Yang satu terkait dengan kinerja pemerintah, namun sisi lain adalah tentang amanat atau perintah konstitusi yang harus terlaksana,” imbuh Saiful.
Survey ini juga menyinggung pendapat pendapat para ekonom, menurut Saiful, mereka menyatakan bahwa pelaksanaan pemilu justru membuat ekonomi bergerak.
Perolehan himpunan data menyebut, rakyat secara umum menolak gagasan presiden tiga periode maupun penundaan Pemilu.
“Jumlah rakyat yang menolak tidak main-main. Kalau memaksakan, kita tidak tahu konsekuensinya. Bukan tidak mungkin rakyat bergerak, apalagi kalau dimobilisasi,” kata Syaiful.
Harapan Syaiful sendiri, para elit dapat mendengar aspirasi masyarakat ini. Ia memberikan contoh tanggapan dari Presiden Jokowi yang menyatakan secara tegas taat konstitusi.
Begitupun Ketua DPR, Puan Maharani, yang juga tegas menyatakan bahwa Pemilu 2024 sudah terjadwal dan akan mengikuti prosedur sesuai dengan kesepakatan oleh pemerintah, DPR dan KPU.
“Ini akan memberikan kepastian politik dan hukum bagi keberlangsungan kita sebagai negara demokrasi,” pungkas Syaiful.
