PIMPINAN Pusat Himpunan Mahasiswa Al Wasliyah (PP HIMMAH) geruduk DPR RI, di Jakarta(31/3/2022). Mereka menyampaikan protes terkait kebijakan pemerintah yang tak berpihak kepada rakyat.
Koordinator aksi, Novrizal Taufan Nur menyampaikan beberapa tuntutan HIMMAH berupa penolakan terhadap penundaan Pemilu 2024, termasuk perpanjangan masa jabatan presiden dan wakil presiden.
Tidak hanya itu, mereka juga meminta kestabilan harga dan ketersediaan pangan. Menolak pembangunan ibu kota negara (IKN) hingga pencopotan menteri yang tidak berprestasi.
“HIMMAH menolak perpanjang jabatan presiden dan wakil presiden. Ini telah megangkangi dan mengkhianati konstitusi kita. Jelas tertera dalam pasal 7 UUD 1945, jangan runtuhkan demokrasi dan emonomi dengan menunda pemilu 2024. ” tegas Rizal
Rizal juga menyampaikan beberapa uraian mengenai situasi dan kondisi yang di masyarakat akhir-akhir ini. Banyak permasalahan, seperti kenaikan harga dan kelangkaan minyak goreng. Hutang negara menggunung mencapai Rp 7000 Trilyun, masalah covid 19.
Baca juga: Indonesia Diambang Krisis, HIMMAH Soroti Buruknya Kinerja Menteri, Parpol dan Kepala Ororita IKN
Ditambah lagi tidak mampunya Kepala Otorita IKN Bambang Susantono mencari investor, terbukti dengan mundurnya Soft Bank sebagai salah satu investor. Bahkan Bambang ingin minta patungan duit rakyat untuk membangun IKN.
“Berangkat dari berbagai permasalah itu, kami menolak ibu kota negara di Penajem Pasir Utara, Kalimantan Timur. Masih banyak yang harus diselesaikan Presiden” ungkap Rizal
PP HIMMAH yang pimpinan Ketum Abdul Razak Nasution tetap konsisten bersama rakyat mengawal kebijakan pemerintah yang tidak pro rakyat.
Secara khusus permintaan kepada Presiden Joko Widodo, sebut Rizal lagi, agar mencopot dan melakukan pergantian sejumlah menko dan menteri yang tidak berprestasi, tidak bisa mengimbangi akselerasi dan visi misi Preisden Joko Widodo.
Para menko dan menteri itu adalah, Menteri BUMN Erick Tohir, Menko Perekonomian Airlangga Hartarto, Menteri Perdagangan M Luthfi. Termasuk juga Menteri Korinator Maritim dan Invetasi Luhut Binsar Pandjaitan.
