KOMISI Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sumatera Utara mengumpulkan 33 bupati dan walikota di Aula Tengku Rizal Nurdin Rumah Dinas Gubernur Sumut, Kota Medan, Rabu (23/2/2022).
Wakil Ketua KPK, Alexander Marwata dalam pemaparannya, rapat kordinasi kepala daerah ini memfokuskan pencegahan korupsi, mulai dari perencanaan dan penganggaran APBD, pengadaan barang dan jasa, perizinan, aparat pengawasan intern pemerintah (APIP).
Rapat juga membahas manajemen aparatur sipil negara (ASN), mengoptimalisasikan pajak daerah, manajemen aset daerah, dan tata kelola dana desa.
Alexander menyebut, upaya tersebut dilakukandilakukan demi kepentingan rakyat, bukan kepentingan pribadi atau kelompok.
“Masyarakat merasakan dengan pelayanan, jangan masyarakat dipersulit terkait dengan perizinan. Barang dan jasa harus sesuai dengan ketentuan,” sebut Alexander.
Setiap dalam pembangunan daerah, sebut Alexander lagi, semua kepala daerah harus paham dengan kondisi keuangan pemerintahan kabupaten/kota. Selanjutnya harus menghindaridan mencegah setiap peluang terjadinya perilaku korupsi.
“Harus paham dengan kondisi keuangan (kas negara) yang bapak ibu dan bapak miliki. Komitmen untuk tidak di korupsi,” sebut Alexander.
Alexander mengutip pernyataan mantan Jaksa Agung, Baharuddin Lopa yang mengatakan ‘Banyak yang salah jalan, tapi merasa tenang karena banyak teman yang sama-sama salah. Berani menjadi benar meskipun sendirian’.
Dari ungkapan itu, Alexander sangat mengharapkan agar jangan ada lagi Kepala Daerah asal Sumatera Utara ditangkap KPK karena terjerat kasus korupsi. Sudah saat membangkitkan jiwa pemimpin anti korupsi.
“Jangan lah ada yang bermasalah. Kami berharap kepada bapak dan Ibu (Kepala daerah) di Sumatera Utara bekerja dengan janji-janji kampanye yang disampaikan kepada masyarakat,” tegas Alexander.
Gubernur Sumut, Edy Rahmayadi juga menegaskan kepada jajarannya agar bekerja dengan baik demi kesejahteraan masyarakat.
“Jangan sampai kita ketangkap. Kerja lah dengan baik,” sebut mantan Pangkostrad itu.
Perwakilan dari Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) RI juga hadir dalam rapat kordinasi ini.
