HIMPUNAN Mahasiswa Al Wasliyah (HIMMAH) menilai saat ini Indonesia diambang krisis menyusul naiknya sejumlah harga bahan pokok akibat dari kinerja buruk menteri di bawah kepemimpinan Presiden Joko Widodo.
HIMMAH juga menyoroti situasi politik yang mendorong perpanjangan masa jabatan Jokowi tiga periode yang digaungkan elit partai. Terkini, teriakan 3 periode juga menggema saat Jokowi menghadiri acara Asosiasi Pemerintah Desa se-Indonesia (Apdesi).
Ketua Umum PP HIMMAH Abdul Razak Nasution menyampaikan hal tersebut, melalui pesan tertulisnya kepada redaksi incek.id, Rabu (30/3/2022. Ia menyatakan tegas menolak wacana penundaan pemilihan umum atau Pemilu 2024 dan perpanjangan masa jabatan Presiden.
Menurutnya, wacana itu sudah jelas melanggar konstitusi dan mengkhianati amanat reformasi 1998. Razak menyebut, wacana penundaan pemilu tidak memiliki urgensi di tengah kesulitan warga saat ini.
“Pemindahaan Ibu Kota Negara di Penajem Paser Utara, Kalimantan Timur merupakan sebuah keputusan yang salah,” kata Razak.
Razak menyebut, kepindahan Ibu Kota Negara membutuhkan biaya yang tidak sedikit. Bagaimana tidak, anggaran untuk membangun IKN tersebut mencapai Rp 466 Triliun.
Saat ini, kata Razak, beban utang sangat besar dan Softbank selaku investor juga memilih balik kanan dari proyek IKN.
HIMMAH juga mengkaitkan kondisi perekonomian bangsa saat ini yang sedang tidak baik. Sangat memprihatinkan pasca dua tahun pandemi Covid 19 melanda.
“Kenaikan harga-harga pangan dibuktikan dengan langkanya dan naiknya harga Migor dan kebutuhan pangan lainnya, pajak naik sehingga mengakibatkan rakyat semakin menjerit,” ungkap Razak.
Baca juga: DPR dan Pemerintah RI Sepakat Pemilu Serentak 14 Februari 2024
Indonesia Krisis Akibat Buruknya Kinerja Menteri
Pria asal Tanjungbalai Sumatera Utara ini, sangat menyoroti kinerja para Menteri Kabinet Indonesia Maju. Kinerja yang buruk dan tak mampu mengangkat persoalan ke arah baik bagi masyarakat.
Terlebih lagi, bagi Razak, Kepala Otorita IKN Bambang Susantono seperti tidak mampu mencari investor, dan mulai membebankan pembangunan IKN kepada masyarakat dengan metode urun dana.
Dari rangkuman catatan catatan kritis itu, Razak menegaskan bahwa PP HIMMAH meminta pemerintah sebaiknya fokus dalam menangani Covid-19 varian baru Omicron.
Kemudian, HIMMAH meminta pemerintah agar fokus mengurus utang negara yang kian menggunung karena hampir mencapai angka Rp 7.000 Triliun.
Berbagai masalah ini HIMMAH bersikap tegas menolak penundaan Pemilihan Umum (Pemilu) dan perpanjangan masa jabatan Presiden.
“Utang pemerintah hingga akhir Januari 2022 mencapai Rp 6.919,15 triliun, bertambah Rp 10,28 triliun berbanding bulan sebelumnya atau Rp 686,01 triliun berbanding dengan periode yang sama tahun lalu,” tegas Razak.
